Mahfud MD: Tidak Ada Larangan Mantan Anggota PKI Jadi Caleg

821
Mahfud MD. (GATRA/Ardi Widi Yansah/FT02)

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan tidak ada undang undang (UU) pelarangan mantan anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi Calon Legisatif (Caleg) atau dipilih sebagai anggota legislatif. 

Pernyataan Mahfud ini adalah menjawab pertanyaan salah satu pengikutnya di twitter. 

“Bapak Mahfud MD saya orang awam, Mohon penjelasan, apakah caleg dalam aturan UU tidak ada tercantum syarat-syarat larangan tersangkut dalam Partai terlarang? saya sebut saja PKI?,” tanya Benny, Sabtu (13/10).

“Tidak ada larangan itu,” jawab Mahfud, Minggu (14/10).

Mahfud menjelaskan, ada dua poin kenapa tidak ada aturan atau UU yang melarang mantan anggota PKI menjadi caleg.

Pertama, yang terlibat PKI saat ini dapat dibilang sudah tidak ada karena PKI bubar 52 tahun yang lalu, bahkan kata Mahfud pengikut (PKI) hampir-hampir sudah habis.

“Kedua, dulu ada putusan MK bahwa keturunan mereka punya hak politik yang sama, boleh memilih dan dipilih,” jelasnya.

Sidang Mahkamah Konstitusi pada Februari 2004 lalu telah memutuskan menghapus pasal mengenai pelarangan calon legislatif (caleg) bekas anggota PKI.

Dalam sidang tersebut, dari sembilan anggota Mahkamah Konstitusi, delapan orang setuju pasal pelarangan itu dihapus. Satu hakim menolak, yakni Letnan Jenderal Purnawirawan Achmad Rustandi.

Pasal yang dihapus itu yakni, Pasal 60 huruf G Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu disebutkan syarat calon anggota DPD adalah: Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.

 

Heni Anggraini