Hari Kebangkitan Nasional: Selama Tak Ada Keadilan Sulit Kita Maju dan Bangkit

1209

Hari ini, 20 Mei 2019, kita kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sayangnya, hari yang mestinya kita peringati dengan perasaan heroik persatuan, tahun ini lebih pantas kita peringati dengan keprihatinan mendalam.

Kecurangan masif yang terjadi pada Pemilu 2019, tak adanya respon memadai dari penyelenggara Pemilu dan otoritas negara atas kegelisahan masyarakat yang menuntut kejujuran dan keadilan.

Adanya pelarangan, teror serta intimidasi terhadap mereka yang hendak menggunakan hak menyatakan pendapat dan berekspresi di muka umum, serta kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh yang berbeda pandangan dengan Pemerintah dengan tuduhan makar; telah membuat masyarakat kita kian terbelah. Pemerintah gagal menciptakan kepercayaan terhadap sistem pemilu.

Banyak juga yang gagal paham membuat framing seolah masalah kecurangan Pemilu 2019 hanya masalah pendukung Prabowo-Sandi, bukan masalah demokrasi dan kebangsaan yang harus jadi concern bersama.

Padahal, setiap warga negara, apapun preferensi politiknya, seharusnya sama-sama berkepentingan mengawal proses demokrasi ini agar berjalan jujur, adil dan akuntabel.

Akibatnya, ketidakadilan yang diterima oleh sebagian warga negara kita, baik sebelum Pemilu, pada saat Pemilu, dan sesudah hari pencoblosan, semata-mata diperlakukan sebagai ungkapan ketidakpuasan saja.

Tak ada perhatian dan respon proporsional. Jika rasa keadilan masyarakat tak segera diakomodasi dengan baik, menurut saya ini bisa berbahaya. Kita sedang menabung bom waktu.

Di sisi lain, kita juga melihat alih-alih bergerak menjadi bangsa mandiri dan berdaulat, perekonomian kita makin terpuruk dalam tumpukan utang dan defisit perdagangan.

Bulan lalu, misalnya, neraca perdagangan kita tekor hingga US$2,5 miliar, sebuah rekor terburuk sepanjang sejarah.

Dalam setahun terakhir utang kita bertambah hingga Rp347 triliun, atau kurang lebih bertambah Rp1 triliun tiap hari. Tak heran, kurs Rupiah beberapa waktu terakhir terus merosot, karena memang tak ditopang oleh fundamental ekonomi yang beres.

Masyarakat akhirnya bisa menilai, pernyataan-pernyataan kepala negara sebelum ini, misalnya mengenai unicorn, e-commerce, Revolusi Industri 4.0, hanyalah ‘gimmick’ semata, tak mewakili persoalan ekonomi fundamental yang kita hadapi. Kelihatannya memang keren bicara unicorn,

decacorn, ekosistem digital, dan sejenisnya, tapi pembicaraan-pembicaraan itu telah mengabaikan problem fundamental: di dalam jagat e-commerce tersebut, di mana sebenarnya posisi kita, sebagai konsumen, atau sebagai produsen?

Di sinilah pemerintah sebenarnya gagal untuk bersikap rasional dan realistis!

Jadi, saya merasa peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini memang pantas membuat kita prihatin. Selama tak ada keadilan, dan negara dibiarkan dikelola oleh orang-orang yang tak kompeten, sulit kita akan maju dan bangkit.

 

Oleh: Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014 – 2019).