Bukan FTZ-Plus Atau KEK Solusi Batam Adalah K-OKE

1341
Banner Raksasa Welcom To Batam - Foto Istimewa

Batam dan Industri Teknologi Tinggi Indonesia
Oleh: Hatanto Reksodipoetro

Setahun lalu, media menulis artikel berjudul Batam Economy in a State of Emergency. Ada beberapa masukan penting yang disampaikan Wali Kota Muhamad Rudi dan stafnya dari Dinas Tenaga Kerja. Pertama, adalah laju pertumbuhan ekonomi yang anjlok, kedua, dualisme yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena birokrasi.

Sejak itu sampai hari ini Batam terus gaduh tanpa henti dan Pemerintah Pusat bagaikan tersandera.

Ada apakah?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, tingkat laju pertumbuhan ekonomi kota itu memang merosot terus dari 7,83% pada 2011 menjadi hanya 5,45% pada 2016.

Ini berarti penurunan sebesar 30% dalam kurun waktu hanya 5 tahun dan pertama kali pertumbuhan ekonomi Batam menjadi lebih rendah dibandingkan dengan Jakarta dan Semarang. Luar biasa! Apa sumber anjloknya pertumbuhan ekonomi Batam?

Mari kita lihat apa sumber pertumbuhan ekonomi Kota Batam selama ini. Berdasarkan data BPS Kota Batam (Distribusi PDRB) ternyata sektor Industri Pengolahan adalah sumber “utama” pertumbuhan ekonomi Kota Batam, menguasai lebih dari 55% rata-rata setiap tahunnya antara 2010–2016.

Namun selama 2010—2016 sektor industri pengolahan tidak ditunjang oleh peningkatan investasi yang dapat dilihat dari angka laju pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pulau Batam selama beberapa tahun terakhir rendah dan menurun, dari 6,94% pada 2011 menjadi hanya 4,05% pada 2016.

Dampak penurunan PMTB tecermin dalam angka investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nilai investasi asing (PMA) ke Batam pada 2015 mencapai US$640 juta, turun menjadi US$519 juta pada 2016.

Namun menurut data BKPM pada 2017, investasi PMA ke Batam meningkat sangat tinggi dibandingkan dengan 2016, menjadi US$1.1 miliar atau meningkat 111 %.

Rangking Provinsi Kepulauan Riau dalam perolehan investasi PMA juga meningkat dari posisi ke-16 pada 2015 menjadi posisi ke-12 pada 2017, di antara 34 Provinsi di Indonesia.

Bagaimana mungkin dengan tren PMTB yang menurun selama 5 tahun sebelumnya, investasi PMA di Batam pada 2017 bisa meningkat lebih dari dua kali lipat?

Jawabannya ternyata ada di kebijakan dalam pengelolaan lingkungan investasi yang cepat, murah, nyaman, dan pasti, bukan penyelesaian dualisme!

Tampaknya kepastian berusaha dan perubahan dalam ease of doing business langsung mendapat tanggapan positif dari para pemilik modal.

Masih relevankah?

Francis Hutchinson, dalam bukunya “Rowing Against The Tide? Batam’s Economic Fortunes In Today’s Indonesia” menggambarkan dengan tepat permasalahan dalam perekonomian Batam dan menggarisbawahi tiga penyebab utama penurunan investasi di sektor industri pengolahan, di antaranya yang terpenting ialah: “local-level dysfunctions in Batam’s governance context arising from Indonesia’s decentralization reforms”.

Visi pembangunan Batam harus dikaji kembali, terutama “Batam’s role within the Indonesia economy” kalau ingin mengembalikan pertumbuhan ekonomi pulau ini.

Sebelum menentukan apa bentuk terbaik bagi pengembangan Batam (Otonomi Daerah, FTZ, KEK atau Otonomi Khusus Ekonomi), pemerintah pusat perlu lebih dulu menentukan apakah masih ada peran besar yang diharapkan dari Batam untuk kepentingan nasional. Selain dibidang ekonomi, Batam juga penting dalam konteks pertahanan negara mengingat dekatnya dengan Laut China Selatan.

Kalau diputuskan bahwa Batam masih dianggap penting dalam konteks Indonesia membangun industri teknologi tinggi, perlu ditetapkan strategi apa yang paling tepat utuk memutar balikkan (turn-around) kondisi dari yang semrawut dan berbiaya-ekonomi-tinggi, menjadi efisien dan tidak selalu gaduh.

Pertama, apakah memperluas fasilitas yang saat ini sudah diberikan menjadi FTZ-plus (menambah insentif fiskal). Kedua, apakah menjadikan seluruh pulau Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ketiga, apakah menjadikan seluruh pulau Batam sebagai kawasan “Otonomi Khusus Ekonomi (OKE)”.

Dengan asumsi bahwa pemerintah pusat menganggap peran Batam penting dalam totalitas pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka Kementerian Hukum dan HAM membuat kajian akademik tentang status terbaik bagi Batam.

Kesimpulannya adalah bahwa yang terbaik dan konstitusional adalah menjadikan Batam sebagai Kawasan Otonomi Khusus. Pasal 18B Ayat 1 UUD NRI 1945 memberikan kewenangan penuh kepada pembentuk Undang- Undang (DPR dan Presiden) untuk menentukan dan memutuskan daerah-daerah yang mendapat predikat daerah otonomi umum (simetrik) dan daerah-daerah yang mendapat predikat daerah otonomi khusus (asimetris) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi/otonomi khusus dan tugas pembantuan.

Bahkan juga disimpulkan bahwa bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak optimal karena tiga alasan. Pertama, tidak menyelesaikan persoalan mendasar yang terjadi di Batam, yaitu masalah dualisme pengelolaan Batam.

Kedua, membubarkan Badan Pengusahaan, berarti kewenangan yang cukup besar dari Badan Pengusahaan untuk mengembangkan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam akan hilang. Dan kewenangan ini tidak dapat dialihkan ke administrator KEK.

Ketiga, fasilitas lainnya yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2000 misalnya fasilitas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Pemerintah Otonomi Khusus, tidak akan dapat diperoleh oleh administrator karena “dalam UU KEK kewenangan tersebut disesuaikan dan berdasar kewenangan regular atau kewenangan simetri” (BAB IV Fasilitas dan Kemudahan, Pasal 30 sampai dengan Pasal 47 UU KEK)

Pertanyaannya adalah apakah cita cita menjadikan pulau Batam sebagai ujung tombak pembangunan industri teknologi tinggi ini masih relevan dewasa ini, di mana perseteruan antara Pemda dengan BP Batam (yang nota-bene mewakili pemerintah pusat) terus berlangsung.

Perlu diingat bahwa Batam selama ini mendapat perlakuan yang sangat berbeda dibanding wilayah otonomi lain di Indonesia, karena status FTZ membolehkannya impor tanpa bea masuk dan tanpa Ppn (termasuk untuk kebutuhan masyarakat umum).

Kalau kondisi ini terus berlangsung di Batam, adalah sah bila masyarakat di wilayah NKRI lainnya juga meminta perlakukan yang sama.

Sejak awal penerapan status otonomi daerah di pulau Batam, perkembangan cita cita membangun ujung tombak pembangunan industri teknologi tinggi di pulau ini masih tidak menentu. Masalah yang selalu mengemuka adalah dualisme dan ekonomi biaya tinggi. Padahal berbagai fasilitas dan subsidi dalam jumlah besar sudah diberikan.

Pemerintah pusat yang mengawali maka pemerintah pusat pula yang harus mengambil keputusan akhir. Sudah waktunya bagi para ahli ekonomi politik dan arsitek pembangunan ekonomi di pemerintahan untuk berpikir lebih keras, sambil terus bekerja, kerja dan kerja.

Hatanto Reksodipoetro
Ketua Pembina
Yayasan Forum Pengkajian Kebijakan Perdagangan
hatanto@kemendag.go.id

Komentar Anda