Mangrove Patam Lestari Jadi bisnis Kavling, Ketua RKWB: Kami Tak Pernah Rekomendasikan Penimbunan Bakau

74

BENANKMERAH.CO, BATAM – Ketua Rumpun Khazanah Warisan Budaya (RKWB) Kota Batam, Haji Makmur, menegaskan tidak pernah merekomendasikan penimbunan hutan mangrove yang di lindungi untuk perluasan kampung tua.

Pernyaataan ini, terkait dengan aktifitas penimbunan bakau di kampung tua Patam Lestari, Sekupang.

Penimbunan itu dengan dalih perluasan kampung tua. Namun, faktanya hasil dari aktifitas itu dijadikan kavling untuk di perjual belikan.

Hal itu, terlihat dengan adanya spanduk terpampang tepat di depan lokasi, yang bertuliskan “Kantor Pemasaran Kavling Sahabat Kampung Tua Patam Lestari”

Haji Makmur mengatakan, RKWB memang tengah memperjuangkan kampung tua untuk mendapatkan sertifikat tanah.

Ada 37 titik kampung tua di kota Batam, termasuk Patam Lestari. Dan baru 3 kampung yang mendapat sertifikat.

“Kami RKWB tidak pernah merekomendasikan warga kampung tua untuk melakukan aktifitas yang melanggar atau penimbunan bakau,” ujar Haji Makmur saat dihubungi via seluler, Selasa (27/10/20)

Sebelumnya diberitakan, Purwanto yang melakukan aktifitas penimbunan itu mengatakan, bahwa mereka telah bekerjasama dengan RKWB. Yang kemudian dibantah ketua RKWB.

Pur pun mengaku hanya sebagai penyedia alat bukanlah pemilik kavling.

“Itu (kavling sahabat) pemiliknya Firman, pekerjaan saya (menimbun bakau) udah selesai,” ujar Pur saat di hubungi pada Jumat lalu.

Sementara, Firman saat dihubungi mengatakan, Pur adalah pemilik kavling tersebut.

“Posisi saya disana bukan yang seperti dia ( Pur) bilang, dia pemilik kavling itu,” ujar Firman.

Kepala Penindak Hutan Lindung, KLHK Kepulauan Riau, Lamhot Sinaga, mengatakan telah turun kelokasi,  hutan mangrove yang ditimbun bukan wilayah hutan yang bisa ditindak KLHK.

“Kalau mangrove diluar kawasan hutan, urusan ke kehutanan hanya kewajiban bayar terhadap tegakan mangrovenya, kalau resmi izinnya, tapi kalau izinnya tidak ada (bodong) enggak bisa kita lakukan kewajiban bayar ke negara, karena dasarnya tidak ada,” ujar Lamhot via pesan WhastApp pada hari Senin.

Lamhot menyarankan untuk mempertanyakan izin lingkungan dan izin penimbunan kepada intansi terkait.

“Jadi tanya izin timbunnya sama izin lingkungannya aja terkait dengan mangrovenya juga harus ada legalitas izin penimbunannya,” imbuh dia.