Kuasa Hukum Ekspotir Arang Ahui Bantah Isu Setoran 2 Miliar

372

BENANKMERAH.CO, BATAM – Kuasa Hukum perusahaan eksportir arang, Imanuel Purba, membantah isu yang menyatakan bahwa kliennya telah melakukan setoran senilai Rp2 miliar agar terbebas dari jeratan hukum.

“Isu (setoran) tersebut tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Imanuel saat dihubungi, Rabu (12/2/2020).

Ia menjelaskan, bahwa kliennya murni bebas dengan prosedur hukum yang berlaku tanpa ada mengeluarkan uang atau menyogok pihak berwenang.

“Sejak kontrainer diamakan Bawaslu RI, tidak ada ditemukan kesalahan dari klien kami, dan waktu pelepasan (kontrainer) awal Februari kemarin juga disaksikan langsung pihak berwenang,” terangnya,

Imanuel mengakui, bahwa benar kliennya mengeluarkan uang Rp400 juta lebih, tapi bukan untuk suap pejabat melainkan membayar denda kepada perusahaan Singapura atas telatnya pengiriman barang.

“Uang ratusan juta itu murni untuk kontrak bisnis, diantaranya untuk membayar denda kepada perusahaan Singapura atas telatnya pengiriman barang,” imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Beredar isu ditengah masyarakat dan dari beberapa ormas pecinta lingkungan hidup di Batam soal senyapnya kasus Ahui eksportir arang bakau

Isu tersebut menyatakan, senyapnya kasus ekspor arang itu lantaran Ahui telah mengirim setoran senilai Rp2 miliar. Tidak jelas ke instasi mana Ahui melakukan setoran.

Namun, isu ini dibantah Kuasa Hukum Ahui, isu yang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Seperti diketahui, Bakamla berhasil menggagalkan kapal tug boat dan kapal tongkang yang mengangkut 3 kontainer berisi arang dari Batam menuju Singapura dan China, pada Desember 2019 lalu

Sekretaris Utama Bakamla Laksamana Muda Irawan mengatakan kegiatan tersebut dilakukan oleh PT Anugerah Makmur Persada dengan eskportir bernama Ahui yang memiliki pabrik di lokasi Dapur 6 Sembulang Pulau Galang

Menurut dia, Ahui sengaja memanipulasi atau memalsukan dokumen seperti jenis dan nama barang yang mau di ekspor. Selain itu, pihak eksportir ini selalu mengecilkan nilai barang dalam Invoice dengan cara mengubah harga barang yang diekspor.

Namun, ke tiga kontrainer itu telah dikembalikan pada pemiliknya awal Februari ini karena tidak ditemukan pelanggaran hukum.

 

Rajo Sinawa