Klarifikasi Perwakilan Kampung Tua Patam Lestari Soal Lahan Kavling

70

BENANKMERAH.CO, BATAM – Masyarakat kampung tua Patam Lestari Kecamatan Sekupang memberikan klarifikasi tekait soal pemberitaan hutan mangrove yang ditimbun jadi kavling.

Firman yang namanya disebut dalam pemberitaan sebelumnya, dimana menurut seorang warga bernama Purwanto (Pur) mengatakan bahwa Firman adalah pemilik kavling tersebut.

Firman mengatakan, bahwa yang dituding oleh Pur itu tidaklah tepat. Posisi dia dalam lahan tersebut hanya sebagai perwakilan antara masyarakat dan perusahaan yang mengolah lahan.

Dia pun menjelaskan lahan tersebut adalah milik warga kampung tua seluas 8.3 hektar dan hampir sebagian besar bakau.

Warga yang ingin melakukan perluasan kampung tua terkendala biaya.

Firman sebagai putra daerah disana mewakili masyarakat untuk melakukan pertemuan dengan PT. Dwi Sabahat Jaya Raya.

“Ada dua kali pertemuan, yang pada waktu itu dihadiri oleh semua unsur masyarakat dari tokoh agama, pemuda hingga RT/RW dan termasuk RKWB,'” jelas Firman pada Jumat (30/10/2020).

Dari hasil pertemuan itu lanjut Firman, maka dihasilkan kesepakatan bagi hasil, 60 untuk perusahaan dan 40 untuk masyarkat.

Kesapakatan itu berlanjut mendapat restu dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan BP Batam bahwa lahan tersebut sebagai lokasi yang diperuntukan untuk perluasan kampung tua atas rekomendsi dari RKWB.

BP Batam pada masa kepemimpinan Mustofa Widjaja kemudian mengeluarkan izin pengolahan lahan seluas 4.6 hektar kepada PT. Dwi Sahabat Jaya Raya.

“Jadi PT. Dwi Sahabat jaya Raya yang telah mendapat persetujuan dari BP Batam dan membayar UWTO 10 persen wajib melakukan penimbunan,” kata Firman

Namun, penimbunan itu terkendala dari pemasalahan nasional (reklamasi Jakarta) dan berimbas ke daerah dan juga permasalan izin hak milik tanah kampung tua masih belum jelas hinggga pihak perusahaan belum bisa melakukan pekerjaan.

Tapi, Firman juga melihat ada aktifitas penimbunan lain diatas lahan tersebut yang dilakukan oleh Venus dan Purwanto.

“Jadi ada sisa lahan sekitar 3 hektar lebih yang ditimbun oleh Purwanto, seperti apa kesepakatan mereka dengan masyarakat saya tidak mengetahui,” tutur dia.

Sementara berjalan waktu, PT. Dwi Sahabat Jaya Raya dan masyarakat pun mendapat angin segar setelah keputusan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu atas status hak milik tanah untuk masyarakat kampung tua di kota Batam

“Kami warga kampung tua menyambut baik keputusan presiden itu,” katanya

Berdasar keputusan presiden yakni kejelasan surat hak milik tanah kampung tua, PT. Dwi Sahabat Jaya Raya akhirnya melakukan penimbunan.

Sementara untuk kejelasan perluasan kampung tua seluas 8.3 hektar telah dilakukan pengukuran oleh BPN dan RKWB

Bahkan kata Firman pengukuran untuk kampung tua itu telah menjadi seluas 25 hektar, namun hingga kini masih dalam proses.

“Seperti apa kejelasan status kampung tua ini silahkan konfirmasi langsung ke BPN,” katanya

“Pada intinya saya juga mewakili pihak perusahaan (PT. Dwi Sabahat Jaya Raya) menyampaikan apa yang kami lakukan adalah untuk masyarakat,” katanya

Dimana imbuh Firman, hak masyarakat atas tanah tersebut seluas 1.7 hektar sementa perusahaan hanya 2.8 hektar, selain itu tanah juga dijual dengan harga terjangkau.

“Jadi untuk tanah seluas 4.6 hektar ini yang dibantu oleh BPN, rekomendasi dari RKWB bisa kami pertanggungjawabkan. Karna tanah ini tidak ada tumpang tindih,” katanya.

Untuk kejelasan status kampung tua, lanjut Firman adalalah dominan BP Batam dan Pemko Batam untuk membantu warga.

“Karena sudah jelas aturan nya jika ada PL dan HPL di kampung Tua maka BP Batam berhak mengembalikan UWTO atau mencarikan lahan penggantinya”

“Jadi pada intinya jika bicara izin BP Batam kami ada, sementara untuk bicara lokasi memang kampung tua,” kata Firman.

Rajo Sinawa