Tersangka Kasus SKL BLBI Syafruddin Derita Demam dan Sesak Nafas Saat Jalani Sidang Perdana

163
FOTO RIZKIA SASI/BENANKMERAH.CO

BENANKMERAH.CO, JAKARTA – Tersangka kasus korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesi (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung tengah demam tinggi dan sesak nafas saat menjalani sidang perdananya.

Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukumnya, yakni Yusril Ihza Mahendra kepada hakim dalam persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.

“Sejak 5 Mei, klien kami mengalami demam tinggi dan sesak nafas secara terus menerus, sudah diperiksa di klinik KPK tapi tidak ada perubahan,” ungkap Yusril, Senin (14/5).

Kendati demikian, Yusril menyampaikan bahwa kliennya tetap memaksakan diri mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK.

“Pagi ini sengaja memaksakan hadir di persidangan agar bisa mendengarkan dakwaan,” katanya.

Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, pada Senin (14/5).

Pengadilan Tipikor menunjuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yanto sebagai Ketua Majelis Hakim dalam pengadilan perkara BLBI atas tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung.

Dalam persidangan Syafruddin, Hakim Yanto didampingi oleh empat hakim majelis lainnya yakni Diah Siti Basariah, Sunarso, Anwar dan Ugo.

Sebelumnya, Syafruddin telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dalam kasus penerbitan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Syafruddin yang saat itu menjabat sebagai Kepala BPPN mengeluarkan surat keterangan lunas kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004.

Pada pendataan pengembalian obligor BLBI, dia menetapkan Rp 1,1 triliun yang wajib ditagihkan kepada obligor. Syafruddin kadang mengeluarkan surat kewajiban pemegang saham atau surat keterangan lunas, padahal masih ada Rp 3,7 triliun yang harus ditagih.

Syafruddin disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

 

Reporter: Rizkia Sasi