Polda Kepri Bongkar Kasus Pekerja Migran Ilegal, Satu Tersangka DPO

248

BENANKMERAH.CO, BATAM – Ditreskrimum Polda Kepri dan Sat Reskrim Polresta Barelang berhasil menyelamatkan sebanyak 142 orang Korban Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal.

Wadir Reskrimum Polda Kepri AKBP Ruslan Abdul Rasyid menjelaskan, kasus ini terungkap dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa adanya tempat penampungan PMI Ilegal di Komplek Ruko Prima Sejati Batam Center, Kota Batam.

Berdasarkan laporan tersebut, pada Minggu (9/2/2020) malam polisi langsung mendatangi TKP dan ternyata benar ditemukan 142 PMI Ilegal.

“Setelah ditindaklanjuti dan diketahui bahwa benar di tempat tersebut ditemukan 142 orang korban PMI Ilegal yang terdiri dari 75 laki-laki dan 67 perempuan yang akan dipekerjakan di Malaysia sebagai Pekerja Ilegal jelas,” ujar Ruslan saat konferensi pers, di Media Center Polda Kepri pada Rabu (12/2/20)

Ruslan mengatakan modus operandi yang dilakukan oleh terduga tersangka yaitu melakukan penempatan PMI secara illegal melalui pengurusan, proses pemberangkatan, pembuatan paspor dan sebagainya.

“Serta menyediakan sarana tempat penampungan secara illegal, dimana ruko yang digunakan tersebut tidak terdaftar sebagai tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia”

“Dari tiap calon PMI ilegal mengeluarkan biaya sekitar 5 sampai dengan 10 juta perorang untuk mengurus keberangkatan ke Malaysia,” jelas Ruslan

Ruslan mengatakan, tersangka inisial ND berperan sebagai mengantar pekerja Migran dari penampungan ke Pelabuhan Internasional Batam Center.

Sementara tersangka insial YD berperan mengumpulkan paspor di penampungan dan mengantar paspor ke pelabuahan Batam Center, tersangka inisial AG berperan menerima PMI Ilegal di Pelabuhan Batam Center.

“Satu orang tersangka inisial BS yang berperan sebagai pengurus masih dalam pencarian (DPO),” ungkap Ruslan.

Barang Bukti yang berhasil diamankan diantara beberapa lembar Boarding Pass dan 7 buah paspor.

Para tersangka dijerat dengan pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 miliar

 

Editor   : Rajo Sinawa