Dugaan Politik Uang, Luhut Berpotensi Diperiksa Bawaslu

4125

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan politik uang yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menkomaritim), Luhut Binsar Pandjaitan. 

Mengutip Republika, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, kasus luhut masih diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Jika diperlukan, Bawaslu akan menghadirkan Luhut untuk dimintai klarifikasi.

“Sebab kejadiannya di Kabupaten Bangkalan. Kami cari (barang bukti) dan kami sudah periksa saksi-saksi yang melihat kejadian itu,” ujar Bagja kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).

Setelah pemeriksaan saksi, Bawaslu RI masih menunggu proses selanjutnya. “Kalau dibutuhkan, (Luhut) bisa dipanggil di sini (Bawaslu RI). Beliau hadir di sini. Untuk kasus ini prosesnya selama 14 hari,” tambah Bagja. 

Sebelumnya, praktisi hukum pendukung Prabowo Subianto – Sandiaga S uno yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Luhut ke Bawaslu, Jumat (5/4).

“Kami dari ACTA melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan terkait pemberian amplop kepada kiai yang mana pemberian amplop,” kata Juru Cicara ACTA Hanfi Fajri di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

Hanfi menduga Luhut berupaya mencari dukungan politik bagi Joko Widodo – KH Makruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dengan memberikan amplop.

Tak hanya itu, ACTA juga menduga kedatangan Luhut yang berbaju putih saat mendatangi Kiai Zubair memang untuk mengampanyekan duet yang beken disebut Jokowi – Ma’ruf itu.

“Kami melihat bawa baju putih itu adalah identik jargon yang disampaikan oleh capres 01 (Jokowi – Ma’ruf, red). TKN (Tim Kampanye Nasional, red) Jokowi – Ma’ruf juga mengklaim kemeja putih itu adalah salah satu bentuk dukungan kepada capres 01,” ucap Hanfi.

Hal lain yang dipersoalkan ACTA adalah kedatangan Luhut di Bangkalan yang menggunakan mobil operasional tim pemenangan Jokowi – Ma’ruf. Hanfi menegaskan, Luhut tidak tercatat sebagai juru kampanye Jokowi – Ma’ruf yang didaftarkan ke KPU.

“Pak Luhut itu sebagai Menteri bukan sebagai juru kampanye nasional. Maka artinya tindakan tersebut tindakan yang tidak netral,” ungkap dia.

Karena itu Hanfi mendorong Bawaslu memanggil Luhut. ”Maka dari itu kami meminta kepada Bawaslu untuk menindak tegas tindakan yang dilakukan oleh dari Luhut Binsar Panjaitan,” ucap dia.