Pemerintah AS Tutup Kantor Misi Palestina di Washington DC

212

BENANKMERAH.CO – Pemerintahan Donald Trump telah menutup kantor misi Palestina di Amerika Serikat (AS) dan menuding Palestina gagal mewujudkan perdamaian dengan Israel.

Melansir AFP Senin (10/9/2018), keputusan ini diumumkan oleh Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton

Bolton menyatakan ditutupnya kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington DC lantaran PLO belum mengambil langkah cepat dimulainya negosiasi (perdamaian) langsung dan bermakna dengan Israel

“Kami telah mengizinkan kantor PLO untuk melakukan operasi yang mendukung tujuan mencapai perdamaian abadi dan komprehensif antara orang Israel dan Palestina sejak berakhirnya pengesampingan sebelumnya pada bulan November 2017,” ujar Bolton.

Bolton juga menuduh pemimpin PLO ‘(mengutuk) rencana perdamaian AS dan menolak untuk terlibat dengan pemerintah AS sehubungan dengan upaya perdamaian dan sebaliknya.

Juru bicara Otorita Palestina Yousef al-Mahmoud mengatakan penutupan kantor PLO adalah ‘sebuah deklarasi perang terhadap upaya untuk membawa perdamaian ke negaranya dan wilayah tersebut.

Seperti dikutip Al-Jazeera, Yousef al-Mahmoud juga mengklaim langkah itu akan membiarkan Israel melanjutkan ‘kebijakan mereka terhadap rakyat dan tanah Palestina.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PLO, Saeb Erekat, menyebut penutupan itu sebagai “penegasan lain dari kebijakan pemerintah Trump yang secara kolektif menghukum rakyat Palestina, termasuk dengan memotong dukungan keuangan untuk layanan kemanusiaan termasuk kesehatan dan pendidikan.

Kepemimpinan Palestina telah memutuskan komunikasi dengan pemerintahan AS, setelah Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017.

Sejak saat itu, Trump bersumpah untuk menahan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina hingga mereka bersedia kembali ke meja perundingan.

Seruan itu disampaikan Trump saat otoritas AS tengah menyusun rencana baru mengupayakan perdamaian Timur Tengah, yang disebut Trump sebagai ‘kesepakatan utama’.

Bulan lalu, otoritas AS telah memotong bantuan bilateral untuk warga Palestina sebesar lebih dari US$ 200 juta (Rp 2,9 triliun) dan menghentikan pendanaan untuk Badan PBB bagi Pengungsi Palestina atau UNRWA.