Demo LSM dan Mahasiswa, Tolak Kenaikan Tarif Listrik di Batam

584
Ujuk rasa di Gedung Graha Kepri dan Gedung DPRD Kota oleh LSM dan Mahasiswa - (BENANKMERAH FOTO/pratama)

BENANKMERAH.CO, BATAM – Ujuk rasa di Gedung Graha Kepri dan Gedung DPRD Kota Batam, menolak Kenaikan Tarif Listrik Sebesar 45.4 Persen oleh Mahasiswa, LSM dan Ormas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Batam (AMPB). Senin, (6/4/2017)

Perwakilan dari unjukrasa Kordum AMPB, Said Abdullah Dahlawi, menyampaikan dalam kondisi sekarang ini kenaikkan tarif listrik sangat memberatkan masyarakat.

“Kenaikkan tarif listrik ini sangat memberatkan masyarakat, dimana saat ini perekonomian semakin sulit dan banyak terjadinya pengangguran dengan tutupnya puluhan perusahaan serta nantinya akan berimbas dengan naiknya harga kebutuhan pokok”, ujarnya

Dalam orasinya peserta demo, menyampaikan tiga alasan menolak kenaikkan tarif listrik sebesar 45,4 persen yang sudah disetujui oleh DPRD Provinsi, Pertama, menyangkut besaran persentase kenaikan tarif. Kedua, mekanisme pengambilan keputusan di DPRD Provinsi Kepri hanya melalui rapat pimpinan, tidak melalui rapat Paripurna. Ketiga, persetujuan DPRD Provinsi Kepri untuk menaikkan tarif listrik Batam melabrak PP nomor 14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyedia tenaga listrik.

Peserta aksi demo memberikan beberapa pernyataan sikap diantaranya,

1.Menuntut Gubernur untuk saat ini tidak mengambil keputusan terlalu dini dalam menandatangani keputusan kenaikan tarif listrik Batam, sebelum secara adil dan bijaksana memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat kota Batam.

2.Gubernur dan DPRD Provinsi Kepri harus memperhatikan amanah PP nomor 14 tahun 2012 Pasal 41 ayat 2, bahwa kenaikkan tarif listrik harus memperhatikan kepentingan dan kemampuan rakyat.

3.Menuntut DPRD Provinsi Kepri meninjau kembali keputusannya terkait persetujuan Kenaikan tarif listrik Batam dan selanjutnya pengambilan keputusan terkait tarif listrik Batam tersebut dilakukan secara paripurna.

4.Jika Gubernur Provinsi Kepri tetap menandatangani keputusan kenaikan Tarif Listrik Batam tanpa mengindahkan amanah PP Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 41 ayat 2, maka akan menempuh jalur hukum.

Sejak mulai diusulkan pada pertengahan tahun 2015, polemik kenaikan tarif listrik Batam, dengan keputusan DPRD Provinsi Kepri yang menyetujui kenaikan tarif sebesar 45.4 persen sontak memancing penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat.

Menurut mereka, kenaikan tarif listrik tersebut memiliki kelemahan-kelemahan mendasar baik dari sisi rasa keadilan dan kemanusiaan, maupun dari mekanisme pengambilan keputusan di DPRD serta melabrak aturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam menaikkan tarif listrik.

(tama)