Pengiriman Barang Keluar Batam, Wajib Melampirkan NPWP

3717
Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (Kabid BKLI) KPU Bea Cukai Tipe B Batam Raden Evy Suhartantyo - Foto Erwin Z/BENANKMERAH.CO

BENANKMERAH.CO, BATAM – Bea dan Cukai (BC) Batam telah memberlakukan aturan baru yakni untuk pengirimanan setiap paket keluar Batam harus melampirkan (Nomor Pokok Wajib Pajak) NPWP. Seperti JNE dan Tiki  sudah mengikuti aturan baru ini.

Namun aturan baru tersebut meresahkan sebagian masyarakat dan banyak menuai protes, terutama masyarakat yang bergelut dibisnis Reseller maupun Onlineshop.

Salah satu pengirim barang pengguna jasa JNE yang enggan menyebutkan namanya mengatakan kepada benankmerah.co, peraturan seperti ini akan menyulitkan para pengirim yang hendak mengeluarkan barang dari Batam.

“Apa tujuan BC keluarkan aturan baru, setiap paket harus ada NPWP,” katanya, di Ocarina Batam Center, Jum’at (4/8/2017) sore.

Dia menyayangkan aturan yang dibuat BC Batam itu, dengan adanya aturan itu, saat ini juga ada ratusan paket yang ditolak masuk ke Batam oleh BC.

“Kiriman paket kami juga masih tertahan yang seharusnya sudah sampai ke daerah tujuan. Karna harus melengkapi NPWP sama nota pembelian,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (Kabid BKLI) KPU Bea Cukai Tipe B Batam Raden Evy Suhartantyo menegaskan, terkait aturan pengiriman barang keluar Batam bagi Perusahaan Jasa Titipan (PJT) sebagai Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) , wajib melampirkan NPWP sipengirim barang.

“Kenapa, terkadang si pengirim bisa mengirim barang berkali kali dalam seminggu. Kalo begitu namanya jualan,” kata Evy kepada benankmerah.co, Sabtu (5/8/2017) pagi.

Evy menjelaskan, peraturan itu untuk mendukung transparansi transaksi perpajakan wajib pajak yang ada di Batam. Dan juga untuk memantau asal barang yang keluar dari Batam serta berkaitan dengan proses pemeriksaan dokumen, perhitungan biaya-biaya pajak resmi, dan proses pengeluaran barang yang dilakukan pada daerah tujuan.

Lebih lanjut dijelaskannya, aturan tersebut berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor Ins-03/BC/2017 dan hasil rapat evaluasi antara KPU Bea Cukai Tipe B Batam dengan Tim Secondment Direktorat Jenderal Pajak, yang mana merupakan program Kementerian Keuangan.

“Dan bertujuan untuk optimalisasi penerimaan negara baik dari Bea masuk, PPN, PPh maupun PPnBM,” terangnya.

Program secondment ini lanjut Evy, merupakan pertukaran pegawai antara Ditjen Bea dan Cukai dengan Ditjen Pajak. Dan Aturan ini adalah hasil evaluasi tim secondment tersebut.

“Seharusnya ketentuan itu sudah harus dilaksanakan saat adanya proses bisnis PJT sebagai PPJK, apalagi saat ini sudah ada bisnis onlineshop yang semakin berkembang pesat di Batam,” katanya.

Dia menambahkan, terkait pada ketentuan INS-03/BC/2017 ini, beberapa waktu lalu pihaknya telah mensosialisasikan peraturan itu kepada PJT di bandara Hang Nadim Batam.

“Sebelumnya kita pernah sosialisasikan ketentuan ini di Hang Nadim. Namun, untuk pengiriman pribadi dan TKI tidak termasuk dalam ketentuan itu,” katanya.

“Aturan ini tidak berlaku untuk pribadi dengan catatan, jika pengirim mengirimkan barang tidak dalam jumlah yang besar dan dalam satu minggu tidak berkali-kali mengirim barang keluar Batam,” jelas Evy.


Erwin Zaman |Editor Rajo