K-OKE Belum Cocok, KEK Sangat Tidak Cocok, FTZ Yang Harus Dipertahankan

566
Banner Raksasa Welcom To Batam - Foto Istimewa

BENANKMERAH.CO, BATAM – Salah satu anggota tim FTZ-Plus, Ampuan Situmeang menilai wacana untuk menjadikan Batam Kawasan Otoritas Khusus Ekonomi (K-OKE) belum cocok diterapkan. 

Dia juga menyinggung soal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam yang menurut dia sangat tidak cocok untuk Batam, karena sarat kepentingan.

Pernyataan Ampuan ini menyusul Opini Ketua Pembina Yayasan Forum Pengkajian Kebijakan Perdagangan, Hatanto Reksodipoetro yang menyebut bahwa yang terbaik dan konstitusional adalah menjadikan Batam sebagai K-OKE, sesuai yang dimaksud dengan Pasal 18B Ayat 1 UUD NRI 1945.

Baca Juga: Bukan FTZ-Plus Atau KEK Solusi Batam Adalah K-OKE

Ampuan mengakui, pikiran mantan kepala BP Batam itu sangat bagus, namun kata dia untuk kekinian belum cocok diterapkan di Batam, sebab K-OKE itu pengertiannya masih rancu dan tidak berlandaskan norma

Menurutnya, kekhususan yang dimaksud dalam pasal 18B UUD amandemen itu bukan seperti yang disebut Hatanto, maksudnya adalah seperti Aceh, Jogja, DKI, dan Papua,

Sementara Batam beda lagi sifatnya, karena UU 53/1999 pasal 21 sudah jelas dan tegas, menyatakan Pemko mengikut sertakan OB (BP Batam) dalam pembangunan Batam.

“Dengan segala hormat menurut saya jangan lagi ditarik ke-kiri, dan atau kekanan pengertiannya, pada kondisi saat itu pembuat UU seharusnya bila menganut pikiran “Formal Legalistik” maka OB wajib dibubarkan, karena tidak mungkin ada dua pemerintah dalam satu wilayah, namun pada saat itu pembuat UU 53 itu sadar Pemko belum siap menerima semua pelimpahan kewenangan dari OB pada saat itu, makanya di munculkan beberapa ayat pada pasal 21, antara lain adalah ayat 3 yaitu harus di terbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hubungan kerja OB dengan Pemko, agar jelas, siapa berwenang untuk mengijinkan apa, dan mengerjakan apa,” ujar Ampuan saat dikonfirmasi benankmerah.co, di Batam, Kamis (14/6/2018).

Lebih lanjut, pengacara yang cukup ternama di Batam ini mengatakan sudah ada 3 versi draf PP yang muncul sesuai musimnya namun tak ada satupun yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.

“Pertanyaan kenapa bisa begitu? jujur sajalah, kalaupun Pemko Batam dan Pemda Provinsi Kepri mendukung sistem KEK di Batam, itu adalah karena instansi ini tidak memiliki wilayah kewenangan di bidang lahan di Batam karena menyeluruh kewenangan BP Batam,” katanya.

Artinya jika KEK diterapkan maka akan jelas diluar KEK menjadi Wilayah kewenangan Pemko Batam, padahal lanjut Ampuan pikiran ini jelas kelirumologi dan ini nantinya akan membuat Pemko dan Pemda Prov Kepri akan merasa kecolongan untuk yang beberapa kali seperti penandatangan DK PBPBBB (Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) ke Pusat Pemerintahan.

“Jelas bukan karena KEK cocok untuk Batam maka didukung, bukan!, tapi karena jelas kewenangan Pemko diluar KEK, itu saja. Sebab, tidak mungkin fasilitas FTZ dapat di berikan di kawasan yang bukan FTZ, ini jelas bertentangan dengan UU Pabean. Mohon Publik di cerdaskanlah,” katanya.

“Jika ingin menata kewenangan Pembangunan Ekonomi Batam di era Derentralisasi/Otonomi Daerah, ada caranya, ada rumus normanya, ada landasan yuridisnya, mari kita jangan merasa berkuasa, sehingga mengorbankan rakyat, pengusaha dan Batam, negara ini adalah ‘Negara Hukum’, bukan kekuasaan semata, mari kita melakukan penataan kewenangan di Batam sesuai dengan prosedur norma hukum, bukan berdasarkan keinginan Presiden semata,” Ampuan menegaskan.

Menurutnya, FTZ adalah konsep yang sekarang harus di perjuangkan dan semua pihak mempertahankannya, karena ini fasilitas yang di berikan oleh NKRI ini dengan UU.

“Jangan di ganti dengan KEK, bukan karena anti KEK, atau KEK tidak bagus, bukan, namun tidak cocok di Batam, karena KEK itu daerah Pabean, sedangkan Batam dengan KPBPBB adalah terpisah dari daerah pabean, ini kekhususan yang sudah diberikan UU, jangan di ganti lagi,” kata Ampuan.

Sementara itu, lanjut Ampuan,  mengenai wilayah kewenangan Pemko Batam, ini yang harus segera diatur dengan Peraturan pemerintah.

Caranya bagaimana?

Ampuan menyebut, caranya ada, bahkan konsepnya juga ada, dengan dasar aturannya yang lengkap.

Hanya masalahnya, kata dia apakah Pemerintah Pusat sudah legowo, dan sudah siap mengaturnya.

“Inilah yang selama ini dibiarkan sudah 18 tahun lebih, digoreng terus, sehingga Batam menjadi bergejolak sesuai dengan musimnya, kalau mau menuntaskan tuntaskanlah persoalan dihulunya, jangan di hilirnya,” kata dia.

“Menetapkan Batam dengan konsep KEK, dengan tetap memberikan fasilitas FTZ jelas ini adalah bertentangan dengan Konstitusi dan UU Pabean. sebab dengan diberalakukannya KEK, maka otomatis KPBPBB dihapus, bandingkan Pasal 48 UU 39/2009 tentang KEK, waspadalah,” katanya.

Terkait KEK ini, Ampuan sepaham dengan Hatanto bahwa KEK tidak cocok diterapkan di Batam karena salah satu alasannya tidak menyelesaikan persoalan mendasar yang terjadi di Batam, yaitu masalah dualisme pengelolaan Batam.

 

Reporter: Rajo Sinawa
Editor    : Heni Anggraini

Komentar Anda