Uang PPJU, Masuk Kantong Pribadi Oknum Pejabat Pemko dan PNS Dispenda Batam

Ilustrasi

BENANKMERAH.CO, BATAM – Ketua umum LSM Barelang Yusril Koto menyatakan, menurut data yang ia dapatkan dari audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), ada sekitar Rp4.732 miliar ditahun 2016 pembayaran pajak penerangan jalan umum (PPJU) yang diambil dan masuk kantong pribadi Oknum pejabat dan PNS Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Batam, dengan dalih bagi-bagi sebagai upah pungut (insentif), dinilai akal-akalan saja.

“Hanya ongkang-ongkang kaki aja, mereka udah dapat uang mulai dari Triwulan I mereka dapat insentif Rp686 juta. Triwulan II sebesar Rp1,143 miliar, Triwulan III sebesar 2,744 miliar dan triwulan IV sebesar Rp 159 juta,” ungkap Yusril Koto kepada benankmerah.co saat silaturahmi hari Raya idul Fitri 1438 H, dikediamannya, Selasa (27/6/2017).

Uang Rp. 4,732 miliar itu, kata Yusril, uang PPJU setiap bulan masyarakat Batam, saat membayar rekening listrik PT. PLN Batam termasuk Token Listrik. Uang keringat masyarakat itu seharusnya masuk kas daerah dan dikelola sebagai uang negara.

“Seharusnya masuk kas daerah, dikelola baru dialokasikan untuk pembangunan daerah. Tujuannya ya mensejahterakan masyarakat, tidak masuk ke kantong pribadi. Itu memperkaya diri oknum pejabat dan PNS Dispenda Batam saja,” katanya.

Berdasarkan ketentuan, PP 69/2010 dan Perwako Batam 20/2013, Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kadispenda beserta PNS Dispenda Batam tidak patut diberikan upah pungut (insentif) karena tidak memberikan pelayanan listrik dan tidak melakukan pemungutan PPJU.

“Mereka tak ada kinerja terhadap PPJU. Nah, yang memungut itu kan bright PLN Batam saat masyarakat membayar tagihan rekening listrik dan membeli token listrik. Seharusnya tak ada insentif itu diberikan,” kata Yusril.

“Setelah habis mereka telan buat memperkaya diri, apa bisa dimaklumi dan dianggap wajar dan masyarakat hanya jadi penonton sandiwara korup oknum Pejabat Pemko Batam disaat masyarakat dicekik dengan Tarif listrik PLN Batam yang selangit,” katanya.

Yusril meminta agar aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam segera periksa oknum pejabat Pemko Batam yang merampas uang PPJU dengan dalih upah pungut (insentif).

“Kejari harus usut tuntas kasus bagi-bagi dana PPJU yang jelas berpotensi merugikan keuangan negara,” kata dia


Reporter: Erwin Zaman