Hutan Bakau Kepri Diambang Kepunahan, Kami Akan Lapor ke Mabes Polri dan KPK

Mangrove rusak (Ilustrasi)

Sejak April 2017 masalah Mangrove di provinsi Kepri telah menjadi headline beberapa media online lalu senyap seolah olah dibungkam oleh kepentingan.

Saya mencatat wartaindonesianews.com telah mengupas tuntas kasus ini tetapi tidak banyak pihak yang merespon beritanya.

Kini, isu ini kembali mencuat dan telah merebak. Batam Reseach Center bersama Garda Indonesia akan membuat laporan langsung ke Mabes Polri dan KPK tentang kejahatan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian negara milyaran rupiah

Sepertinya Pembabatan mangrove dengan berbagai alasan jelas melanggar ketentuan perundangan. Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di antaranya diatur larangan penebangan pohon di wilayah 130 kali jarak pasang laut terendah dan pasang laut tertinggi.

Larangan pembabatan pohon di pinggir laut atau mangrove itu tertuang dalam pasal 50 Undang-Undang (UU) Kehutanan, dan diatur masalah pidananya pada pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Instansi dari pemerintah sudah sepatut nya membentuk tim pencari fakta antara lain : Dinas kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Syabandar, BP Batam serta Bea Cukai, untuk mempertanyakan dan memastikan legalitas dokumen/izin opersional yang di miliki oleh perusahaan pengekspor.

Mengutip bbc.com, berdasarkan data Organisasi Pangan Dunia PBB pada tahun 2016 lalu, dalam tiga dekade terakhir, Indonesia sudah mengalami kehilangan 40% mangrove, artinya, Indonesia memiliki kecepatan kerusakan mangrove terbesar di dunia.

Di Kepri sendiri terjadi penghilangan mangrove secara sistematis dibeberapa daerah. Dapur Arang begitu banyak ditemukan di Barelang (Sembulang dan Galang) disinyalir dibabat dari perambahan secara ilegal dari gugusan pulau di Kepri.

Mereka menjarah dan menggunduli mangrove dengan dalih meningkatkan taraf ekonomi nelayan dan alasan telah mengantongi perizinan lengkap tetapi kenyataan dilapangan ilegal.

“Kejahatan lingkungan ini harus diusut tuntas. Para cukong dan mafia yang bersembunyi dibalik kekuasaan harus dihukum dan mendapatkan pembalasan setimpal”

Diduga pengusaha tersebut dengan berani menumpuk hasil hutan yang dilarang yang merusak hutan mangrove menjual ke keluar Negri. tanpa pungutan pajak dan tidak bisa masuk ke kas daerah.

Menurut pengakuan dari Bea Cukai Batam dikutip dari berbagai media online lokal Kepri, aktivitas ekspor arang bakau ini terjadi setiap hari dengan jumlah ratusan hingga ribuan ton setiap bulan.

Hal itu, menegaskan bahwa pengelolaan mangrove secara terpadu mutlak harus dilakukan untuk menjaga Mangrove Kepri diambang kepunahan dan kelestarian di masa mendatang 

Kita tunggu keseriusan Aparat terkait.

Hendri Rahman
Direktur Batam Reseach Center

Perhatian! Isi artikel ini sepenuhnya tanggung jawab dari penulis