Lagi, Mensos Idrus Marham Diperiksa KPK

367
Menteri Sosial Idrus Marham kembali diperiksa KPK, Kamis 26/7/2018 (Foto: Rizkia Sasi/BENANKMERAH)

BENANKMERAH.CO, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham kembali memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk diperiksa terkait kasus suap pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Riau-1.

Dari pantauan, Idrus telah tiba di gedung lembaga anti rasuah sekira pukul 10.05 WIB. Idrus yang kerap kali memakai baju putih itu mendatangi KPK masih sebagai saksi untuk Wakil Komisi VII DPR Eni Maulany Saragih terkait.

Tidak hanya itu, Idrus juga menjadi saksi untuk pihak vendor penyuap Eni Saragih yakni Johannes B Kotjo.

“Iya sesuai janji saya ke penyidik. Masih jadi saksi untuk Bu Eni dan Pak Johannes,” ucap Idrus sambil berjalan memasuki lobi gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/7).

Pada kesempatan itu, Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut masih membantah perihal dugaan Eni selaku politisi Golkar tersebut memberikan upeti suapnya kepada partai asalnya.

Menurut Idrus selama ini dia mengaku tak pernah diceritakan terkait proyek multiyears tersebut.

“Enggak ada itu (aliran dana PLTU ke Golkar). Cerita saja lagi mau buat undang-undang program (PLTU Riau-1). Itu saja,” jelas dia.

Sebelumnya, pada pemeriksaan pekan lalu pada Kamis (19/7), Idrus juga mengatakan bahwa tidak ada aliran commitment fee yang diterima oleh Eni Maulany Saragih ke partai asalnya yakni Golkar.

“Insyallah enggak ada (ada aliran dana ke partai),” ujar Idrus membantah tudingan tersebut.

Kepada wartawan Idrus menegaskan bahwa dirinya hanya ditanyakan perihal kronologi kejadian penangkapan Eni di area rumahnya saja. Sebab, diketahui saat berlangsungnya operasi tangkap tangan (ott) pada Jumat siang, 13 Juli 2018, Eny tengah berada di kediamannya menghadiri pesta ulangtahun anaknya.

“Saya diperiksa untuk dua orang tersangka, yakni Eni Saragih dan Johannes Kotjo. Tentu termasuk di rumah saya. Saya menghargai setiap lembaga punya logika sendiri. Karena itu bangsa ini baru bisa maju kalau saling menghargai,” paparnya.

Dalam kasus ini, KPK secara resmi telah menetapkan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih (EMS) sebagai tersangka suap, Sabtu (14/7).

KPK menduga suap yang diterima Eni berkaitan dengan kontrak kerjasama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Provinsi Riau.

Selain Eni, KPK turut menetapkan satu tersangka lain yang diduga sebagai pihak pemberi yakni Johannes Budisutrisno Kotjo, ia merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

KPK mengamankan uang sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Uang tersebut diduga merupakan penerimaan keempat dari Johannes kepada Eni, dengan nilai total sekitar Rp 4,8 miliar.

 

Reporter: Rizkia Sasi

Komentar Anda