DPR RI: Kawasan Hutan Lindung Rempang Galang Dijarah, Tanggung Jawab Siapa?

175
Gubenur Kepri, Nurdin Basirun gelar pertemuan tim Panitia Kerja Komisi IV DPR RI dalam rangka pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ( RTRWP ) Kepri. selasa,(21/02/2017) di Aula lt 5 gedung Graha Kepri Batam – (Irawan/benankmerah.co)

BENANKMERAH.CO,BATAM – Anggota DPR RI, Sudin mengatakan sebagian besar Kawasan Hutan Lindung di Rempang Galang (Relang) telah dijarah oleh oknum tertentu.

Hal itu disampaikanya, dalam pertemuan tim Panitia Kerja Komisi IV DPR RI tentang pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ( RTRWP ) Kepri, di Aula lt 5 gedung Graha Kepri Batam. Selasa, (21/02/2017)

“Waktu meninjau ke Relang ada PT. Tanah Airku, kami memasuki kawasan tersebut di kenakan KUHP 551. Sedangkan kawasan tersebut kawasan hutan lindung dan hutan guruh. Disana kami lihat hampir sebagian besar lokasi itu sudah dijarah oleh oknum, ini sekarang tanggung jawab siapa”. kata Sudin

Kalau untuk pemukiman, lanjutnya  kemungkinan kalau diadakan rapat langsung diputuskan, dan jika itu untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pengembang pasti akan disetujui.

“Tetapi kalau kita lihat tadi untuk kepentingan pengembang. Disana ada alat berat, kandang ayam, perkebunan dan lainnya. Kami bukan menghambat, yang penting penegakan hukum dulu”. kata dia

Menanggapi hal itu, Deputi IV BP Batam Robert Sianipar menegaskan, aktivitas pembangunan di Relang seperti yang dilakukan PT Tanah Air Ku yang disebut oleh DPR tidak seizin pihaknya.

“Itu ilegal” tegasnya dalam rapat yang digelar oleh Gubenur Kepri tersebut.

Menurut Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, San Afri Awang dikesempatan itu mengatakan, peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) menurut Perda No. 1 Thn 2017 masuk dalam holding zone, tetap saja merupakan kawasan hutan, sehingga tidak boleh ada intervensi ataupun pelanggaran.

“Jangan ada pikiran DPCLS sudah keluar, karena begitu aturannya,” katanya

 Untuk diketahui, DPR RI hingga saat ini belum memberikan persetujuan usulan perubahan DPCLS dalam revisi RTRW Provinsi Kepri.

(irwn)

Komentar Anda