Gubernur Tidak Ditempat, Peserta Aksi Demo Bakar Keranda

797
Peserta Aksi demo membakar keranda dan ban didepan Gedung Graha Kepri - (BENANKMERAH FOTO/Marina)

BENANKMERAH.CO,BATAM – Ratusan masyarakat dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Listrik (AMPLI), kembali berunjuk rasa (jilid 2) tolak kenaikan Tarif Dasar Listrik ( TDL ) sebesar 45,4%, Jumat (17/3/2017).

Peserta unjuk rasa tetap mendesak Gubernur Kepulauan Riau membatalkan keputusannya untuk menyetujui kenaikan tarif listrik Batam, Kepulauan Riau.

Demo jilid 2 ini mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian, yang mulai berlangsung sejak pukul 14.00 WIB.

Saat peserta aksi turun ke kantor Walikota, perwakilan demo yang ingin bertemu langsung dengan walikota hanya diwakilkan oleh Assisten III beserta Kepala dinas Perdagangan dan Perindustrian, tapi para perwakilan menolak dan meninggalkan ruangan.

Alhasil aksi berlanjut menuju gedung Graha Kepri untuk menemui Gubernur Kepulauan Riau. Dalam aksi itu, para demonstran awalnya hanya di pagar, mencoba mendesakĀ  pihak aparat agar diperbolehkan masuk.

“Kami datang dengan baik pak, ijinkan kami masuk”, kata orator kepada aparat yang berjaga

Akhirnya para demonstran diijinkan masuk tetapi hanya di depan pintu saja.

Namun digedung Graha Kepri itu peserta aksi juga menelan kekecewaan, setelah mengetahui bahwa Gubernur tidak ada ditempat. Sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan peserta unjuk rasa sepakat untuk membakar keranda dan ban di jalan depan gedung Graha Kepri.

Dalam aksi bakar-bakar tersebut, pihak aparat sempat menyemprotkan racun api ke kobaran api.

Pada pukul 16.00 WIB, akhirnya para peserta unjuk rasa membubarkan diri.Dan berkumpul di lapangan asrama haji untuk evaluasi.

“Sebenarnya kami ingin sampaikan ini adalah warning bahwa kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat pasti akan kita lakukan perlawanan”, kata Said Abdullah Dahlawi Koordinator AMPLI

Baik perlawanan dalam bentuk pergerakan massa jika tidak ada respon kata Said melanjutkan, mereka juga akan lakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN).

Dijelaskan Said, dalam aksi demontrasi di Pemko Batam, peserta aksiĀ  juga menyampaikan kepada Walikota sebagai pemimpin Batam ada kewajiban moral dan kewajiban konstitusional untuk memperhatikan kesejahterahan masyarakat Batam.

“Bahwa kami ingin dia (Walikota) mengirimkan surat ke Gubernur untuk menolak kenaikan tarif listrik Batam”, ujarnya

Lanjut Said, alasannya demo jilid 2 ini dikarenakan Gubernur menutup pintu komunikasi dan seakan enggan menerima dan berbicara dengan peserta aksi demo.

“Padahal kami sudah mengirim surat ke gubernur untuk melakukan audensi melalui stafnya, Kami juga tidak tahu apa yang dipikirkan Gubernur, sehingga untuk berbicara dengan masyarakat tidak mau”, tandasnya.

(irwn/rin)

Komentar Anda